Products

Pertelaan

Perizinan Bangunan

1mi09224x90ifgmq59C93

Pertelaan / Strata Tittle

Pertelaan merupakan dokumen teknis yang menyajikan gambaran dan penjelasan terperinci mengenai pembagian satuan rumah susun, termasuk penetapan batas-batas setiap unit secara horizontal maupun vertikal, serta identifikasi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dokumen ini juga mencantumkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menjadi dasar penentuan besaran hak dan porsi kepemilikan setiap pemilik sarusun.

Dasar Perhitungan NPP: Disusun oleh pengembang (developer) sebelum pembangunan atau setelah bangunan jadi sebagai dasar pembagian hak dan iuran pengelolaan.

Selain itu Pertelaan ini juga menjadi syarat untuk pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Sarusun (SHMSRS) atas sarusun dan Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) sarusun.  

Adapun definisi dari Akta Pemisahan berdasarkan pasal 1 angka 2 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ADALAH sebagai berikut:

“Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.”

Dokumen ini termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). Akta Pemisahan Rumah Susun ini didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat  dan disahkan oleh Gubernur setempat. 

Apakah Pertelaan Wajib?

Ya, pertelaan wajib dibuat untuk pembangunan rumah susun, apartemen dan gedung perkantoran strata.

Kewajiban Pengembang (Developer): Berdasarkan peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun), pengurusan dan pembuatan pertelaan merupakan kewajiban pihak pengembang/developer, bukan kewajiban pembeli. 

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (“PP Rusun”), Pengembang (Developer) selaku pihak yang menyelenggarakan pembangunan rumah susun berkewajiban mengajukan permohonan pengesahan pertelaan yang memuat penjelasan mengenai batas-batas yang tegas dan terperinci dari setiap satuan rumah susun, bagian bersama seperti :

  • Kolam renang
  • Taman dan area penghijauan / pohon di luar gedung tetapi dalam satu kawasan
  • Tempat parkir / podium
  • Gedung serbaguna atau balai warga milik bersama
  • Fasilitas olahraga atau tempat bermain anak
  • Fasilitas Pendidikan

benda bersama seperti :

  • Kolom, balok, dinding pembatas, dan lantai
  • Atap dan talang air
  • Tangga dan elevator (lift) / eskalator
  • Selasar / koridor
  • Saluran pembuangan air dan pipa air
  • Jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi yang dipakai bersama

serta tanah bersama, termasuk uraian mengenai nilai perbandingan proporsionalnya. Dengan demikian, penyusunan pertelaan dalam pembangunan rumah susun merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Developer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagikan :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest